News

view:  full / summary

1.500 Mitra LPDB-KUMKM Hadiri Temu Mitra Nasional 2014 di Surabaya

Posted by [email protected] on December 5, 2014 at 2:05 AM Comments comments (0)



TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Sebanyak 1.500 mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM hadir di acara Temu Mitra Nasional yang berlangsung di The Empire Palace Surabaya, Kamis (13/11/2014) hari ini.

 

Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial mengatakan, acara yang berlangsung selama dua hari ini mengusung tema 'Kuatkan Permodalan KUMKM Guna Meningkatkan Daya Saing, Menciptakan Lapangan Kerja dan Menekan Angka Pengangguran serta Kemiskinan'.

 

"Tujuan acara temu mitra ini untuk mempererat hubungan antara LPDB dengan para mitra, serta meningkatkan kepatuhan mitra dalam pemanfaatan dana bergulir. Lewat cara ini, kami berharap bisa menekan angka kolektibilitas dana bergulir bermasalah serendah mungkin," ujar Denial, ditemui di sela-sela acara ini.



 

Sekedar diketahui, LPDB adalah satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang bertugas untuk mengelola dana bergulir dalam bentuk pinjaman kepada koperasi dan UKM.

 

Lembaga yang berperasi sejak 2008 ini menyalurkan pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 5,05 triliun, yang disalurkan kepada 608.867 UMKM melalui 3.454 mitra koperasi dan nonkoperasi di seluruh Indonesia. (Aji Bramastra)



Kemenkop terima UU Perkoperasian dibatalkan MK

Posted by [email protected] on August 26, 2014 at 7:55 PM Comments comments (0)


Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan pihaknya menerima keputusan dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah

Konstitusi (MK).

"MK adalah lembaga tinggi negara yang berwenang atas hal ini, kita semua menerima," kata Agus Muharram di Jakarta, Rabu.

MK pada Rabu (28/5) menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan menyatakan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Namun, Agus Muharram mengingatkan gerakan koperasi atas konsekuensi logis yang timbul akibat pembatalan UU Perkoperasian tersebut.

"Koperasi harus menerima konsekuensi, pertama Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam kemungkinan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bukan lagi oleh Lembaga Pengawas KSP yang akan didirikan pada tahun 2014 sesuai dengan pesan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian." katanya.

Menurut dia, OJK memiliki standar keuangan yang jelas berbeda dengan standar koperasi, bahkan menurut dia bukan tidak mungkin sistem perbankan akan diberlakukan pada koperasi.

Konsekuensi kedua, kata Agus, sudah tidak ada peluang bagi pemerintah maupun gerakan koperasi untuk membentuk lembaga penjamin simpanan, sehingga koperasi harus menjamin sendiri simpanan anggotanya.

Konsekuensi lainnya, lanjut Agus, koperasi tidak bisa mengangkat pengurus dari kala

ngan profesional non-anggota karena UU Nomor 25 tahun 1992 tidak memungkinkan hal itu dilakukan.

Padahal, di era pasar bebas khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional di bidangnya agar bisa memenangkan persiangan.

Agus mencontohkan koperasi tidak dimungkinkan untuk merekrut negosiator profesional untuk menegosiasi bisnis internasional.

"Jadi koperasi harus siap untuk anggotanya lebih profesional dalam menghadapi era pasar bebas karena tidak lagi dimungkinkan untuk merekrut non-anggota jadi pengurus. Koperasi harus siap," ujarn

ya.

Meski begitu, ia mengajak gerakan koperasi untuk menerima keputusan MK atas pembatalan tersebut.(*)

Editor: Ella Syafputri

(ANTARA NEWS)

=== Trik Cerdas Pengelola Pasar Swalayan Menguras Habis Uang Anda ===

Posted by [email protected] on April 29, 2013 at 5:15 PM Comments comments (0)


 

 Yang suka SHOPING, Wajib donk baca ini.... :)

 

 

5. Merubah letak barang-barang secara berkala

 

Anda datang dengan daftar belanjaan… Itulah yang paling ditakuti para pengelola pasar swalayan. Tp ternyata mereka tidak kekurangan akal. Rotasi saja letak rak-rak secara berkala. Hal ini akan membuat anda harus mencari letak barang yang anda beli, saat anda mencari barang yang anda beli tentu saja anda juga harus melewati barang-barang lain, di sinilah pikiran anda mulai memanipulasi anda untuk membeli barang yang tidak anda perlukan karena terpengaruh tulisan “disc” dan “buy 1 get 1”

 

 

4. Memperbesar budget Anda

 

Anda datang dengan batasan tertentu “Hari ini saya Cuma boleh belanja Rp 300.000,00”, namun tentu saja anda tidak mungkin hanya membawa Rp 300.000,00 kan? Bahkan pada umumnya pembeli juga membawa ATM atau kartu kredit.

 

Bagaimana cara memperbesar budget anda? Ternyata mudah.. Gunakan harga yang tidak pas seperti Rp 12.890,00. Saat kita melihat satu harga seperti ini kita akan langsung sadar bahwa sebenarnya harganya adalah Rp 13.000, rupiah. Namun dengan banyaknya barang yang anda beli (dan seringkali untuk satu jenis tidak hanya satu), secara tidak sadar ketika menjumlahkannya anda akan membulatkannya menjadi Rp 12.000,00. Dan jangan heran ketika anda membayar anda kaget karena uang anda menjadi kurang.

 

 

3. Ubin ukuran 30 x 30

 

Mungkin anda sudah pernah berkunjung ke Ma**o ataupun Af**, harga mereka bersaing, pengunjungnya dulu juga banyak, tetapi mengapa mereka merugi? Jawabannya ada pada ubin mereka. Mereka menggunakan cor semen polos untuk lantai mereka. Hal ini menyebabkan para pengunjung yang berkunjung secara tidak sadar berjalan dengan cepat. Berbeda dengan pesaingnya semacam Hyper***, mereka menggunakan ubin ukuran 30×30, menurut riset inilah ukuran yang paling tepat untuk membuat para pengunjung memperlambat langkah mereka dan menengok kanan kiri, para pengunjung akan memperlambat langkah mereka karena mereka secara tidak sadar mengalami guncangan-guncangan karena roda troli mereka melewati sambungan ubin.

 

 

2. Tidak semua kasir aktif

 

Ini juga trik cerdik mereka. Dengan jumlah kasir yang sedikit akan mulai terjadi antrian, biasanya pengelola pasar swalayan mempunyai pedoman bahwa panjang antrian harus sejumlah 7-9 orang. Jumlah antrian ini akan membuat pengunjung merasa pusat perbelanjaan tersebut adalah pusat perbelanjaan yang ramai. Selain itu sambil mengantri mereka juga akan melihat-lihat etalase di samping kasir, antrian ini memperbesar kemungkinan mereka untuk membelinya.

 

 

1. Memajang snack dan permen di samping kasir

 

Ini trik tercerdik. Para pengelola memasang snack dan makanan kecil di samping kasir setinggi mata anak balita. Balita yang ikut mengantri dengan orangtua tentu akan sangat tergoda dan meminta kepada orangtuanya untuk dibelikan snack tersebut.

 

Sumber : beritaunik.net

 

Bijaklah dalam berbelanja. Usahakan hanya membeli barang-barang yang diBUTUHkan, bukan barang yang di INGINkan.....

 

 


8 Manajemen keuangan yang sering diabaikan

Posted by [email protected] on April 25, 2013 at 7:05 AM Comments comments (0)



Mengatur keuangan sebenarnya mudah, namun hal yang membuatnya sulit adalah kurangnya kedisiplinan dalam diri sendiri. Bahkan masih banyak orang yang mengabaikan manajemen keuangan seperti yang dilansir dari Quick Easy Fit berikut ini.

 

1. Meminjam uang

Beberapa orang menganggap utang sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Padahal meminjam uang merupakan indikasi bahwa Anda salah dalam mengelola keuangan.

 

2. Tabungan

Jangan pernah menabung di akhir bulan dan menunggu sisa dari pengeluaran. Sebab Anda pasti sulit mengontrol dan akhirnya tidak mampu menabung. Sisihkan uang setelah gajian dan lekas tabung jika ingin mengatur finansial dengan baik.

 

3. Tagihan

Bagaimana dengan tagihan? Pastikan Anda membayar tepat waktu. Jika tidak, berbagai denda akan membuat pengeluaran Anda semakin besar dan tidak terkontrol.

 

4. Prioritas

Banyak orang mengabaikan prioritas pengeluaran. Misalnya sulit membedakan antara kebutuhan dan kemauan. Akibatnya, manajemen keuangan pun hancur berantakan.

 

5. Menulis

Hampir sama seperti pelajaran akuntansi, Anda sebaiknya menulis pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Kalau bukan Anda yang mengontrol keuangan sendiri, siapa lagi?

 

6. Kartu kredit

Apapun yang terjadi, sebisa mungkin hindari kebiasaan berbelanja dengan kartu kredit. Sebab Anda bisa kehilangan kontrol dan akhirnya belanja berlebihan tanpa rencana.

 

7. Uang tunai

Berkaitan dengan masalah sebelumnya, lebih baik tinggalkan kartu kredit dan selalu berbelanja dengan uang tunai. Dengan demikian, Anda juga tidak akan terbebani dengan tagihan yang lebih besar.

 

8. Rencana

Manajemen keuangan berikutnya yang sering diabaikan adalah menyiapkan rencana belanja setiap bulan. Hal ini padahal bertujuan untuk mencegah pembelian barang yang sebenarnya tidak diperlukan.

 

Itulah berbagai manajemen keuangan yang sering diabaikan orang-orang. Apakah Anda juga demikian?

 

[riz]

Sumber : Merdeka Online

Reporter : Rizqi Adnamazida

Mengenal Dinar dan Dirham

Posted by [email protected] on April 22, 2013 at 5:35 PM Comments comments (0)



REPUBLIKA.CO.ID,

Apa kegunaan dari koin emas dinar dan koin perak dirham? Berikut adalah penjelasan sekaligus kelebihan dari satu instrumen investasi emas ini:

Kegunaan dinar dan dirham:

1.Modal Usaha dan Kegiatan Bisnis

Cara yang paling baik untuk mendayagunakan koin emas dinar dan koin perak dirham adalah menjadikannya produktif, dimana akan tumbuh sentra-sentra dari sektor riil, yang bebas dari pengaruh tindakan pemerintah, sistem moneter akan kembali “apolitik” dan nilai uang kita tidak bisa dimanipulasi lagi.

2.Alat bayar

Koin emas dinar dan koin perak dirham adalah alat tukar terbaik yang tidak lekang oleh zaman, bahkan sangat di rekomendasikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, bandingkan dengan uang kertas yang kita gunakan hari ini. Bahkan menurut Imam Al Ghazali, 470 pasca kenabian bahwa timbangan yang adil dalam penentuan harga-harga barang hanyalah emas (dinar) dan perak (dirham).

3.Tabungan

Fungsi dari menabung adalah menyisihkan sebagian uang/harta kita untuk masa depan. Artinya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, untuk itu kita perlu berjaga-jaga dari ketidakpastian tersebut. Bahkan dalam sebuah hadits dikatakan : “Akan datang masa ketika tidak ada lagi yang dapat dibelanjakan kecuali dinar dan dirham (HR Ahmad).

4.Sedekah dan Infak

Dengan koin dinar dan dirham, maka kita bisa mensedekahkan harta kita kepada orang lan. Selain adil juga, nilainya benar-benar riil.

5.Penunai zakat mal

Salah satu tuntutan syari’ah dan sunnah Nabi SAW adalah menunaikan zakat mal/harta. Jika kita punya koin emas dinar dan dirham perak, maka sangat memudahkan dalam membayar kewajiban kita kepada Allah SWT dan membagikannya kepada sesama manusia.

6.Mahar, Kado dan Hadiah

Sebagai mahar atau mas kawin, koin emas dinar dan dirham perak akan menjadi kado terindah yang tidak akan pernah terlupakan serta bisa juga sebagai hadiah yang elegance untuk orang yang kita cintai, bandingkan dengan uang kertas saat ini.

7.Arisan

Koin Emas Dinar dan Dirham Perak dapat juga diedarkan melalui arisan, supaya bermanfaat buat pesertanya. Ini untuk menggantikan arisan uang kertas yang populer di masyarakat, yang tidak adil karena yang mendapatkan belakangan dirugikan akibat daya beli uang kertas yang terus merosot (baca : Inflasi).

Sedangkan Kelebihan Koin Emas Dinar dan Koin Perak Dirham :

1.Memiliki sifat unit account.

Mudah dijumlahkan dan dibagi. Kalau kita punya 100 Dinar – hari ini mau kita pakai 5 Dinar maka tinggal dilepas yang 5 Dinar dan di simpan yang 95 Dinar.

2.Sangat likuid untuk dipergunakan sebagai alat bayar terhadap barang atas jasa.

Ini karena kemudahan dibagi dan dijumlahkan di atas. Bahkan sudah ada jaringan layaknya Visa atau Master di Kartu Kredit yang menerima Dinar dan Dirham di seluruh dunia lewat www.dinarshops.com

Untuk Indonesia, bisa melihat websitenya di www.jawaradinar.com serta adanya hari-hari khusus yang dinamakan Festival Hari Pasaran (FHP) Dirham Dinar Nusantara sebagai tempat belanja kebutuhan sehari-hari yang secara reguler di selenggarakan diberbagai tempat di Indonesia.

3.Memiliki nilai dakwah tinggi karena sosialisasi koin emas dinar dan koin perak dirham akan mendorong sosialisasi syariat Islam itu sendiri. Nishab Zakat misalnya ditentukan dengan dinar dan dirham, masyarakat akan sulit menghitung zakat dengan benar apabila tidak mengetahui dinar dan dirham ini.

4.Mudah dipergunakan sesama pengguna/komunitas karena tidak ada kendala model dan ukuran.

Untuk Kelemahan Koin Emas Dinar dan Koin Perak Dirham:

Di Indonesia masih dianggap perhiasan, penjual terkena PPN 10% (Sesuai KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.03/2002 bisa diperhitungkan secara netto antara pajak keluaran dan pajak masukan toko emas maka yang harus dibayar ‘toko emas’ penjual Dinar adalah 2 persen).

Satu hal yang pasti, ketika kita belanja menggunakan kartu kredit, itu hanyalah kartu plastik biasa, tidak ada bedanya dengan kartu-kartu plastik yang lain serta itu adalah kartu utang, sedangkan ketika kita membawa koin emas dinar atau koin dirham perak, maka nilainya tetaplah riil alias nyata dan itu koin milik Anda sendiri.

Selamat Berbelanja Produktif dengan Dinar dan Dirham!

Sumber : Republika On Line (ROL)

Sosialisasi Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012

Posted by [email protected] on April 20, 2013 at 7:30 AM Comments comments (0)

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

 

Dengan dasar itulah. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Pada medio Oktober 2012. Dewan Perwakilan Rakyat melalui Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Undang-undang Perkoperasian Terbaru.

 

 

Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Inilah landasan utama Kementerian Koperasi dan UKM untuk melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru.

 

Sebagai follow-up dari kelahiran undang-undang nomor 17 tahun 2012, strategi berikut yang akan dilaksanakan instansi pemberdaya gerakan koperasi adalah melakukan sosialiasi atas Undang-undang Perkoperasian terbaru tersebut.

 

Ada enam substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum Dan Ham serta Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sesuai dengan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA).

 

Kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi ha-rus melalui akta otentik. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri.

 

Ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal Koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.

 

Selisih hasil usaha, yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak.

 

Keempat, ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota.

 

Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada anggota, sehingga tidak lagi dapat disalahgunakan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri.

 

Selain itu, untuk menjamin simpanan anggota KSP diwajibkan menjaminkan simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS - KSP) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

 

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya di koperasi.

 

Pemerintah juga memberi peluang berkembangnya koperasi dengan pola syariah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah.

 

Hal tersebut dilakukan pemerintah, merupakan upaya nyata agar KSP benar-benar menjadi Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, dan sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan pesat dan profesional.

 

Keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) akan dapat sejajar dengan organisasi Koperasi di negara-negara lain, yang mandiri dapat membantu Koperasi dan anggotanya.

 

"Agar masyarakat dan gerakan koperasi nasional segera memahami dan mengerti terhadap hasil reyisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Perkoperasian terbarunomor 17 tahun 2012, maka program ke depan adalah melaksanakan sosialiasi," ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan.

 

Sosialisasi menjadi prioritas untuk menyebarluaskan informasi tersebut, karena melibatkan seluruh aparat instansi tersebut di seluruh provinsi Indonesia. Selain itu melalui media informasi internal yang dimilki Kementerian Koperasi dan UKM.

 

Menurut orang nomor satu di instansi pemberdaya pelaku usaha sektor riil tersebut, lahimya undang-undang itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas bagi pegiat koperasi di seluruh nusantara.

 

Peningkatan kapasitas tersebut melalui perubahan atau revisi undang-undang lama yang mengacu pada landasan dan asas tujuan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

 

Perkoperasian, katanya, seyogyanya dapat mengantisipasi segala dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemberdayaan koperasi sebagai salah satu instrumen perekonomian nasional.

 

Undang-undang tentang perkoperasian terbaru harus direvisi tatkala dewasa ini dihadapkan pada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

 

Hal itu bisa dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam selain peranan pemerintah.

 

"Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu pembaharuan hukum melalui penetapan landasan hukum sesuai tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

 

"Keberadaan Undang-Undang tentang Perkoperasian diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi koperasi pada masa mendatang. Setelah berlakunya Undang-Undang ini diperlukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah." [AS-SP]


Written by Sugianto

 

Sumber: Suara Pembaruan

Koperasi (Sirkah Ta?awuniyah) dalam Pandangan Islam

Posted by [email protected] on April 19, 2013 at 6:05 PM Comments comments (0)


Sirkah berarti ikhtilath (percampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai: Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab Hanafi.

Sebelum membahas tentang koperasi (sirkah ta’awuniyah), sirkah secara umum disyariatkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Ijma.

Di dalam Kitabullah, Allah berfirman yang artinya:

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.(Q. S. 4: 12)

Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh; dan amat sedikitlah mereka itu.(Q. S. 38: 24)

Di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: Allah SWT berfirman: Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka.(HR. Abu Daud dari Abu Hurairah)

Adapun para ulama telah berijma mengenai bolehnya berserikat (sirkah).

Lalu bagaimana dengan koperasi atau Sirkah Ta’awuniyah?

Dari segi etimologi kata koperasi berasal dan bahasa Inggris, yaitu cooperation yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (single purpose). Ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (multipurpose), misalnya pembelian dan penjualan.

Dari pengertian koperasi di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa yaag mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong-royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Keja sama dan gotong-royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. Pertama, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya. Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota, satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi sebagian Uesar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi. Misalnya, dalam koperasi konsumsi, semakin banyak membeli, seorang

anggota akan mendapatkan semakin banyak keuntungan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih merangsang peran anggota dalam perkoperasian itu. Karena itu dikatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Sebagai badan usaha, koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi lebih dari itu, koperasi bercita-cita memupuk kerja sama dan mempererat persaudaraan di antara sesama anggotanya.

Lalu bagaimana koperasi menurut pandangan Islam dan bagaimana pendapat para ulama mengenai koperasi? Di bawah ini akan dicoba mengulas masalah tersebut.

Sebagian ulama menganggap koperasi (Syirkah Ta’awuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab Syirkah Ta’awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dinimuskan oleh fuqaha. Sebab Syirkah Ta’awuniyah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masmg. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang balaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu membari keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membori lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah itu ada empat macam, yaitu:

Syirkah Inan

Syirkah Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai benkut:

Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.

Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.

Satu agama, sesama muslim. Tidak sah bersyarikat dengan non muslim.

Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).

Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal

kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

Syirkah Abdan

Syirkah Abdan, yaitu karja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lainnya.

Mazhab Hanafiah menyetujui (membolehkan) keempat macam Syirkah tersebut.

Sementara mazhab Syafi ia melarang Syirkah Abdan, Mufawadhah, Wujuh dan membolehkan Syirkah Inan. Tiga macam dilarang dan hanya satu macam saja yang dibolehkan.

Mazhab Malikiah membolehkan Syirkah Abdan, Syirkah Inan, dan Syirkah Mufawadhah dan melarang Syirkah Wujuh.

Mazhab Hanabilah membolehkan Syirkah Inan, Wujuh dan Abdan, dan melarang Syirkah Mufawadhah.

Selain Imam Mujtahid yang empat itu, masih ada lagi pendapat ulama-ulama lainnya sebagaimana terlihat pada uraian berikutnya.

Mengenai status hukum berkoperasi bagi ummat Islam juga didasarkan pada kenyataan, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi. Kehadirannya di beberapa negara Islam mengundang para ahli untuk menyoroti kedudukan hukumnya dalam Islam.

Khalid Abdurrahman Ahmad, panulis Al-Tafkir Al-Iqrishadi Fi Al-Islam (pemikiran-pemikiran ekonomi Islam), Penulis Timur Tengah ini berpendapat, haram bagi ummat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, penulis ini juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi. Argumentasinya dalam mengharamkan koperasi, ialah pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Di antara yang dipersoalkan adalah persyaratan anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif. Argumen kedua adalah mengenai ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan. Koperasi mengenal pembagian keuntungan yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, atas dasar jerih payah atau atas dasar keduanya. Argumen selanjutnya adalah didasarkan pada penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dan golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menenteramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan-ucapan atau teori-teori yang utopis (angan-angan/khayalan).

Pendapat tersebut belum menjadi kesepakatan/ijma para ulama. Sebagai bagian bahasan yang bermaksud membuka spektrum hukum berkoporasi, maka selain melihat segi-segi etis hukum

berkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan hukum, ushul al-fiqh yang lain. Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahleraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-maslahah. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahleraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Dengan menyoroti fungsi koperasi di antaranya:

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan

2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Dengan demikian bahwa prinsip ishtishlah dipenuhi di sini dipenuhi oleh koperasi.

Demikian juga halnya, jika dilihat dari prinsip istihsan (metode preferensi). Menyoroti koperasi menurut metode ini paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang lebih dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro berarti dengan melihat terpenuhi prinsip

hubungan sosial secara saling menyukai yang dicerninkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas.

Dengan pendekatan kaidah ishtishlah dan istihsan di atas, ada kecenderungan dibolehkannya kegiatan koperasi. Juga telah disebutkan banyak segi-segi falsafah, etis dan manajerial yang menunjukkan keselarasan, kesesuaiandan kebaikan koperasi dalam pandangan Islam. Secara keseluruhan hal ini telah memberi jalan ke arah istimbath hukum terhadap koperasi. Hasil istimbath ini tidak sampai kepada wajib, juga tidak sampai kepada haram, sebagaimana dikemukakan oleh Khalid Abdurrahman Ahmad.

Jika demikian halnya, lantas bagaimana hukum berkoperasi? Kembali pada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka dapat ditetapkan hukum koperasi adalah sesuai dengan ciri dan sifat-sifat koperasi itu sendiri dalam menjalankan roda kegiatannya. Karena dalam kenyataannya, koperasi itu berbeda-beda substansi model pergerakannya. Misalnya koperasi simpan pinjam berbeda dengan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa lainnya. Koperasi simpan pinjam bahkan banyak yang lebih tinggi bunga yang ditetapkannya bagi para peminjam daripada bunga yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional. Tentunya hal seperti ini tidak diragukan lagi adalah termasuk riba yang diharamkan. Adapun koperasi semacam kumpulan orang yang mengusahakan modal bersama untuk suatu usaha perdagangan atau jasa yang dikelola bersama dan hasil keuntungan dibagi bersama, selagi perdagangan atau jasa itu layak dan tidak berlebihan di dalam mengambil keuntungan, maka dibolehkan, apalagi jika keberadaan koperasi itu memudahkan dan meringankan bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

Terakhir kami ingatkan kembali sebuah firman Allah SWT, yang artinya:

Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh; dan amat sedikitlah mereka itu.

(Q. S. 38: 24)

Wallohu a'lam.

Daftar pustaka:

1. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq, jilid 13.

2. Al-Fatawa, Muhammad Syalthut.

3. Islam dan Koperasi, Ahmad Dimyadhi dan kawan-kawan.

4. Deskripsi Ekonomi Islam, Monzer Kahf.

Sumber: Diadaptasi dari Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, M. Ali. Hasan

=== ... Namaku : UANG ( DUIT ) ... ===

Posted by [email protected] on April 17, 2013 at 7:15 AM Comments comments (0)


 


Wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, namun aku mampu merombak tatanan dunia.

Aku juga "bisa" merubah Perilaku, bahkan sifat Manusia' karena manusia mengidolakan aku.

Banyak orang merubah kepribadiannya,¬¬¬¬ mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya, demi aku!

 

Aku tdk mengerti perbedaan orang saleh dan bejat, tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina.

 

Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi aku.

 

Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku.

Anak dan orangtua berselisih gara-gara aku.

 

Sangat jelas juga aku bukan Tuhan, tapi manusia menyembah aku seperti Tuhan, bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku, padahal Tuhan sudah pesan jangan jadi hamba uang..

 

Seharusnya aku melayani manusia, tapi kenapa malah manusia mau jadi budakku?

 

Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapa pun, tapi banyak orang rela mati demi aku.

 

Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup anda.

 

Kalau suatu hari anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani anda, apalagi menjadi penebus dosa-dosa anda, anda harus menghadap sendiri kepada sang Pencipta lalu menerima penghakiman-NYA.

 

Saat itu, Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengann anda, APAKAH SELAMA HIDUP ANDA MENGGUNAKAN aku dengan baik, atau sebaliknya MENJADIKAN aku sebagai TUHAN?

 

Ini informasi terakhirku:

AKU TIDAK ADA DI SURGA,

Jadi jangan cari aku disana.

 

Salam sayang,

 

Ttd

 

U A N G

( Ikut nyebarkan dari seseorang)

Dari : FB Aa Gym

SISA HASIL USAHA (SHU)

Posted by [email protected] on April 16, 2013 at 5:00 AM Comments comments (0)




Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi seringkali diartikan keliru oleh pengelola koperasi. SHU Koperasi dianggap sama saja dengan deviden sebuah PT, padahal terminology SHU jelas, bahwa SHU adalah “Sisa” dari Usaha koperasi yang diperoleh setelah kebutuhan anggota terpenuhi

Dalam Manajemen koperasi Sisa hasil usaha (SHU) memang diartikan sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost[TC]) dalam satu tahun buku. Bahkan dalam jika ditinjau pengertian SHU dari aspek legalistik, menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:

 

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3. besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pengertian diatas harus dipahami bahwa SHU bukan deviden seperti PT tetapi keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi angoota koperasi, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Artinya, semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:

1. SHU total kopersi pada satu tahun buku

2. bagian (persentase) SHU anggota

3. total simpanan seluruh anggota

4. total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota

5. jumlah simpanan per anggota

6. omzet atau volume usaha per anggota


Sumber : www.koperasindo.net

Kemenkop UKM Buka Akses Pembiayaan Permodalan

Posted by [email protected] on April 14, 2013 at 5:35 PM Comments comments (0)


Written by Artikel (www.depkop.go.id)

Wednesday, 13 March 2013 09:45


JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen membuka akses pembiayaan dan permodalan untuk para wirausaha baru. Akses biaya ini diperoleh dari sektor formal dan informal. Melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah menyediakan 20 ribu sertifikat tanah untuk digunakan sebagai agunan. "Segala persyaratan dibuat menjadi lebih sederhana," ujar Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM, Tamim Saefudin di Crowne Plaza Hotel, Kamis (7/3).

 

Fasilitas ini dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) yang langsung dibawahi Kementian Koperasi dan UKM. Pengusaha bisa datang langsung ke kantor LPDB yang berada di daerah MT Haryono, Jakarta. Kantor ini merupakan satu-satunya kantor LPDB yang ada. Namun jika dalam satu daerah terdapat 20 pengusaha yang akan menggunakan akses ini, maka layanan LPDB bisa didatangkan ke daerah.

 

Kementerian UKM juga berencana membuka lima cabang LPDB di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menjalin kemitraan dengan bank sebagai lembaga konsultasi untuk pengusaha baru.

 

Dalam rangka memperluas sumber pendanaan, tersedia pula program kredit usaha rakyat dan pinjaman dalam bentuk surat utang pemerintah. Terdapat dua lembaga penjaminan kredit, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Surat utang pemerintah dapat digunakan untuk kredit usaha mikro kecil. Kredit ini digunakan untuk biaya usaha dengan modal Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Bunga untuk pinjaman ini dibatasi tidak lebih dari 7 persen.

 

Sumber pendanaan lainnya didapat dari masyarakat. Pelaku usaha mikro bisa memanfaatkan sumber ini dalam melakukan penumbuhan kegiatan usaha sampai dengan pengembangan usaha. Sumber tersebut bisa digunakan untuk segala jenis usaha termasuk waralaba. LPDB pun menyediakan sumber dana alternatif berbasis syariah. "Peminat waralaba terbuka untuk menggunakan semua fasilitas ini," ujar Tamim.

 

 

Sumber : Republika


Rss_feed